Kepala Badan Geologi Mengadakan Pertemuan Dengan Deputi Dki Jakarta

 Kepala Badan Geologi Mengadakan Pertemuan Dengan Deputi DKI Jakarta


Kepala Badan Geologi, Ego Syahrial didampingi oleh Mochamad Wachyudi Memed, Nandang, Faizal dan Tantowi (BKAT) mengadakan pertemuan dengan Deputi Balai Kota DKI Jakarta (Oswar Mungkasa) yang dihadiri pula oleh Direktur PAM (Erlan), Asdep Dinas Penanam Modal Dan PTSP (Iin), Dinas Sumber Daya Air (Panji), Dinas Perindustrian dan Energi (Agus), BAPPEDA (Cipta dan Yenni), Dinas Pajak (Yuandi) serta staff DKI lainnya, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 di Ruang Rapat Deputi Balaikota DKI Jakarta untuk membahas mengenai kondisi serta pengelolaan air tanah di Jakarta yang kian mengalami penurunan dari segi kualitas maupun kuantitasnya (semakin kritis). Tujuan pertemuan ini adalah agar pengelolaan air tanah lebih terorganisir dengan baik dan air tanah menjadi perhatian khusus dikalangan masyarakat maupun pemerintah karena menyangkut kehidupan dimasa sekarang maupun untuk keberlangsungan di masa mendatang. Diharapkan pula kerjasama antara pemerintah pusat dengan daerah dalam melaksanakan pengelolaan air tanah di Jakarta terjalin lebih baik lagi, dikarenakan air tanah tidak hanya masalah perizinan dan pajak saja, namun yang penting adalah menyelamatkannya air tanah.

Saat ini isu-isu pengelolaan tata air tanah perlu diperhatikan, mengingat kondisi air tanah di jakarta semakin kritis. Badan Geologi sesuai tupoksi yaitu memberikan informasi terkait geologi dan kebencanaan geologi. Pengelolaan air tanah sendiri berada di Badan Geologi di bawah Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. Khusus untuk di Cekungan Air Tanah Jakarta terdapat unit eselon 3 (tiga) yaitu Balai Konservasi Air Tanah. Tupoksi Balai Konservasi Air Tanah (BKAT) antara lain melaksanakan pemantauan  kondisi air tanah, melakukan penanggulangan dampak akibat penggunaan air tanah dan juga konservasi air tanah. Badan Geologi telah melakukan sosialisasi dan melempar isu ke masyarakat tentang kondisi air tanah Jakarta saat ini baik melalui media cetak maupun media tv nasional dengan harapan masyarakat mengetahui. Untuk itu Badan Geologi akan menggandeng seluruh stakeholder untuk bekerjasama mengelola air tanah Jakarta dengan menyamakan program pengelolaan air tanah di Jakarta.

Berdasarkan data pemantauan tahun 2015 yang dilakukan Balai Konservasi Air Tanah (BKAT) Badan Geologi  di 155 sumur pengamatan yang terdiri sumur gali, sumur pantek, sumur produksi dan sumur pantau, pada akuifer bebas 80% sudah tidak layak untuk di minum sedangkan pada akuifer tertekan 85% sudah tidak layak berdasarkan standar menteri kesehatan No. 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Dari hasil analisis laboratorium memperlihatkan bahwa di wilayah utara CAT Jakarta di dominasi oleh kandungan TDS, DHL, Na, Cl dan Fe tinggi pada air tanah, sedangkan di wilayah selatan tercatat memiliki kandungan pH yang asam, serta Fe, Mn dan Pb yang tinggi. Khusus untuk logam berat (Pb) sekitar 30 persen air tanah di wilayah CAT Jakarta terindikasi mengandung timbal (Pb) yang menjadi indikasi adanya kontaminasi air berasal dari pembuangan limbah industri (terlihat dari sungai-sungai di utara Jakarta yang berwarna hitam pekat dan bau menyengat), pengaruh dari akumulasi bahan bakar pada saat BBM masih menggunakan bahan aditif bertimbal, pipa yang mengandung Pb, serta di dipengaruhi oleh faktor alamiah dari batuan yang berada di bagian selatan CAT Jakarta. Hasil pemantauan lain di wilayah Utara CAT Jakarta tercatat 67,6% air tanah pada akuifer dangkal terpengaruh air asin yang berasal dari air laut maupun sumber antropogenic (industri, pertanian dan rumah tangga). Dari alat yang terpasang di kantor BKAT, penurunan tanah di tongkol tahun dari 1990 hingga 2016 telah mengalami penurunan sebesar 43,1 cm dengan rata-rata penurunan 1,65 cm/tahun. Hasil terbaru bekerjasama dengan BATAN untuk memantau umur air tanah menggunakan isotop C14­ secara umum umur air tanah di jakarta semakin muda akibat pergerakan air lebih cepat dari zona imbuhan, di Tongkol Jakarta utara pada tahun 1998 air tanah berumur sekitar 25.000 tahun sedangkan pada tahun 2016 menjadi 14.567 tahun saja, artinya ada penurunan umur air tanah karena mengalami aliran yang lebih cepat dari zona meresapnya air tersebut. Hal ini mengindikasikan ekstraksi atau penggunaan air tanah yang berlebihan.

Saran dan usulan dari Kepala Badan adalah tugas kita merubah data-data scientific yang sudah ada menjadi ilmiah populer agar  lebih mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Untuk rekomendasi teknis agar diberlakukan syarat yang lebih ketat lagi kepada peminta izin pengusahaan air tanah tertutama khusus untuk Jakarta karena melihat kondisinya yang berbeda dengan daerah lain. Pemerintah pusat terbuka untuk menerima masukan dari pemerintah daerah untuk mengelola air tanah Jakarta agar menjadi lebih baik.

Dari hasil pertemuan ini akan dilanjutkan dengan Rapat-rapat/pertemuan  menerus berseri, membuat database terpadu, membuat air tanah sebagai mainstream, melakukan roadshow- roadshow, serta membuat grand desain dari yang sederhana dulu untuk selanjutnya bisa diterapkan.

DKI memiliki 267 titik pantau, tetapi lokasi tersebut kebanyakan di kelurahan/kecamatan/instansi pemerintahan. Penyebaran titik pantau ini disebar berdasarkan lokasi administratif, tidak dilandasi dengan dengan kajian ilmiah. Untuk itu pemerintah DKI Jakarta memohon adanya bimbingan dan arahan dari pemerintah pusat dalam rangka penentuan lokasi titik pantau dari data-data kajian yang sudah dimiliki oleh Badan Geologi sekarang.

Pemerintah Jakarta berkomitmen untuk mensosialisasikan kepada pengelola gedung tinggi di jakarta agar melakukan saving water, saving energy, mengurangi efek rumah kaca. Selain itu menyarankan untuk melalukan recycling air yang telah terpakai agar kebutuhan air berkurang sehingga PAM bisa melayani ke daerah-daerah yang masih kurang pasokan air.

Dinas Perindustrian dan Energi menyarankan pengawasan lebih diperhatikan terutama dari data meteran, serta perlunya dilakukan audit data sumur pantau yang ada di Jakarta karena melihat banyak sumur pantau yang tidak terpelihara dengan baik padahal itu menjadi aset yang sangat penting bagi Negara untuk memantau kondisi air tanah dalam rangka mengelola air tanah Jakarta kedepannya.

Pengawasan pemanfaatan air tanah jakarta perlu dilakukan lebih ketat. Saat ini izin pemanfaatan air tanah yang keluar tidak sebanding dengan surat ketetapan pajak  yang dikeluarkan Dinas Pajak. Untuk itu perlu adanya koordinasi data antara Dinas Pajak, Sumber Daya Air (SDA), Dinas Perindustrian dan Energi (DPE), PAM, Palyja maupun Aetra karena banyak sumur yang digunakan tapi di meteran tidak tercatat hingga mengurangi data pemakaian air tanah dan penarikan pajak. Sebagai tambahan untuk pengajuan kegiatan dewatering diharapkan proses izin lebih dipercepat karena apabila izinnya relatif agak lama dan dewatering telah dilakukan, surat ketetapan pajak tetap dikeluarkan oleh Dinas Pajak.

kepalabadangeologimengadakanpertemuandengandeputidkijakartaPertemuan Kepala Badan Geologi, Ego Syahrial didampingi oleh Mochamad Wachyudi Memed, Nandang, Faizal dan Tantowi (BKAT) dan Deputi DKI Jakarta, Oswar Mungkasa yang didampingi oleh Direktur PAM (Erlan), Asdep Dinas Penanam Modal Dan PTSP (Iin), Dinas Sumber Daya Air (Panji), Dinas Perindustrian dan Energi (Agus), BAPPEDA (Cipta dan Yenni), Dinas Pajak (Yuandi) serta staff DKI lainnya, Jumat (20/01/2017)

 

Pengirim : Lilies Marie

 

 

 

<kembali>